UTS telah usai, satu beban terlepas sudah. Senang rasanya. Seperti biasa saya pulang ke rumah menjelang akhir pekan. Tanpa sengaja dalam perjalanan pulang saya bertemu dengan seseorang yang sekarang sedang menyusun thesis pada program pascasarjana FEUI. Dia bekerja di Departemen Perdagangan. Dia masuk dalam kelas khusus yang semua murid terdiri dari para pegawai departemen perdagangan sekitar 40 orang belum lagi sekitar 23 orang yang berada di program MPKP. Ya benar, semua biaya sekolah para pegawai ini ditanggung oleh Departemen Perdagangan. Berikut tunjangan yang mereka dapatkan:
1. Semua biaya kuliah selama 1,5 tahun (program khusus yang dipadatkan) ditanggung oleh Departemen Perdagangan.
2. Adanya uang saku sebesar nilai gaji satu bulan yang diberikan tiap bulan.
3. Buku gratis, bahkan sempat seorang suami istri kenalannya menjual buku-buku tersebut seharga Rp 400.000/buku karena sang istri cukup menggunakan buku bekas suaminya.
4. Adanya uang saku tambahan bagi mereka yang sedang menyusun thesis karena mereka membutuhkan dana untuk membeli data dan membiayai keperluan thesis lainnya.
5. Belum lagi rencana Departemen Perdagangan yang akan menyekolahkan mereka hingga S3 karena para atasan di departemen banyak yang akan pensiun. Merekalah yang nantinya harus menggantikan jabatan-jabatan kosong tersebut.
6. Yang lebih membuat heran lagi adalah mereka tetap menerima gaji mereka tiap bulan meskipun mereka tidak bekerja.
Gambaran diatas membuat saya berkata dalam hati, “No wonder kalau masih banyak orang berduyun-duyun ingin menjadi PNS bekerja di pemerintahan.” Terlalu banyak biaya yang harus ditanggung oleh negara ini hanya untuk membiayai pegawai yang sebegitu banyaknya. Belum lagi para pegawai yang mendapat beasiswa sekolah hingga S3 terlebih yang melanjutkannya ke luar negeri. Biaya ini baru dari biaya beasiswa belum lagi menggaji dan memberi tunjangan para pegawai yang tidak produktif di tiap kantor kepemerintahan. Bahkan kenalan baru saya pun menyadari bahwa setelah dia lulus dia harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara ini. Saya harap juga begitu. Mudah-mudahan mereka tidak lupa akan hal itu.
Tanpa malu-malu kenalan baru saya ini berkata bahwa dia sering menerima uang senilai kurang lebih Rp 1.000.000 hanya untuk proses tanda tangan. Dengan polosnya dia berkata, “Itukan bukan makan gaji buta, namanya juga berkat, masa mau ditolak!” MENURUT LO? Lu sekarang dapat gaji tanpa bekerja aja udah makan gaji buta. Please!!!
Saya menceritakan hal ini kepada keluarga saya lantas ayah saya memberikan komentar salah satunya berkata demikian, “Ada tiga syarat utama yang seharusnya dipenuhi seseorang saat bekerja di pemerintahan:
1. Jujur
2. Pintar
3. Loyal
namun mayoritas para pegawai kita hanya memiliki 2 dari syarat itu. Apabila dia jujur dan pintar pasti tidak betah bekerja di pemerintahan kita (tidak loyal) dan akhirnya dia memilih untuk keluar dari pekerjaan karena situasi kerja yang sering tidak sesuai dengan idealismenya. Jika dia pintar dan loyal pasti tidak jujur karena kemungkinan semua yang dia lakukan untuk kemakmuran dirinya semata. Kondisi yang ketiga yaitu apabila loyal dan jujur maka dia akan dianggap bodoh.”
Ada benarnya juga sih.
1. Semua biaya kuliah selama 1,5 tahun (program khusus yang dipadatkan) ditanggung oleh Departemen Perdagangan.
2. Adanya uang saku sebesar nilai gaji satu bulan yang diberikan tiap bulan.
3. Buku gratis, bahkan sempat seorang suami istri kenalannya menjual buku-buku tersebut seharga Rp 400.000/buku karena sang istri cukup menggunakan buku bekas suaminya.
4. Adanya uang saku tambahan bagi mereka yang sedang menyusun thesis karena mereka membutuhkan dana untuk membeli data dan membiayai keperluan thesis lainnya.
5. Belum lagi rencana Departemen Perdagangan yang akan menyekolahkan mereka hingga S3 karena para atasan di departemen banyak yang akan pensiun. Merekalah yang nantinya harus menggantikan jabatan-jabatan kosong tersebut.
6. Yang lebih membuat heran lagi adalah mereka tetap menerima gaji mereka tiap bulan meskipun mereka tidak bekerja.
Gambaran diatas membuat saya berkata dalam hati, “No wonder kalau masih banyak orang berduyun-duyun ingin menjadi PNS bekerja di pemerintahan.” Terlalu banyak biaya yang harus ditanggung oleh negara ini hanya untuk membiayai pegawai yang sebegitu banyaknya. Belum lagi para pegawai yang mendapat beasiswa sekolah hingga S3 terlebih yang melanjutkannya ke luar negeri. Biaya ini baru dari biaya beasiswa belum lagi menggaji dan memberi tunjangan para pegawai yang tidak produktif di tiap kantor kepemerintahan. Bahkan kenalan baru saya pun menyadari bahwa setelah dia lulus dia harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara ini. Saya harap juga begitu. Mudah-mudahan mereka tidak lupa akan hal itu.
Tanpa malu-malu kenalan baru saya ini berkata bahwa dia sering menerima uang senilai kurang lebih Rp 1.000.000 hanya untuk proses tanda tangan. Dengan polosnya dia berkata, “Itukan bukan makan gaji buta, namanya juga berkat, masa mau ditolak!” MENURUT LO? Lu sekarang dapat gaji tanpa bekerja aja udah makan gaji buta. Please!!!
Saya menceritakan hal ini kepada keluarga saya lantas ayah saya memberikan komentar salah satunya berkata demikian, “Ada tiga syarat utama yang seharusnya dipenuhi seseorang saat bekerja di pemerintahan:
1. Jujur
2. Pintar
3. Loyal
namun mayoritas para pegawai kita hanya memiliki 2 dari syarat itu. Apabila dia jujur dan pintar pasti tidak betah bekerja di pemerintahan kita (tidak loyal) dan akhirnya dia memilih untuk keluar dari pekerjaan karena situasi kerja yang sering tidak sesuai dengan idealismenya. Jika dia pintar dan loyal pasti tidak jujur karena kemungkinan semua yang dia lakukan untuk kemakmuran dirinya semata. Kondisi yang ketiga yaitu apabila loyal dan jujur maka dia akan dianggap bodoh.”
Ada benarnya juga sih.
No comments:
Post a Comment